Kotamobagu---Rapat koordinasi pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik antara Mendagri Tito Karnavian, kepala Bappenas, dan para penjabat kepala daerah dilakukan di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (30/10/2023). Dalam rapat tersebut, Pj. Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., menyampaikan beberapa poin penting dalam pengarahannya.

Menurut penjabat Wali Kota, sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sangat penting dilakukan untuk menyelaraskan program kegiatan pemerintah daerah dengan program strategis nasional. Penjabat Wali Kota juga menyoroti pentingnya pembahasan mengenai permasalahan pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah.

Pj. Wali Kota juga mengingatkan bahwa rata-rata pendidikan di Indonesia hanya mencapai 9,1 tahun, yang merupakan indikasi bahwa kualitas pendidikan sumber daya manusia di seluruh Indonesia perlu ditingkatkan. Terkait dengan sektor kesehatan, Pj. Wali Kota menekankan bahwa ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Indonesia karena kesehatan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pj. Wali Kota meminta agar hal ini dicatat dan dikoordinasikan agar dapat diimplementasikan dengan baik di daerah.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah harus melakukan penguatan dalam roda pemerintahan di daerah melalui pengoptimalan program strategis nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang kemudian diselaraskan dengan program daerah. Menurutnya, RPJPN akan menentukan masa depan Indonesia 20 tahun ke depan sehingga Pj. Gubernur, bupati, dan wali kota diperintahkan untuk membentuk tim tahap persiapan bersama Bappeda atau eksternal untuk membahas mau dibawa ke mana daerah itu dan siapkan anggarannya.

Untuk mendukung visi besar ini di masa depan, kepala daerah harus memikiki konsep, kekuatan, dan pengikut dalam menyusun rencana kerja yang akan diterapkan sejak tahun 2025 mendatang. Dengan begitu, pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. (AdminKominfoKK)