Kotamobagu---Pj. Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani., M.Si, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Kotamobagu Tahun 2023 pada hari Rabu, 15 November 2023. Rapat tersebut diadakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota dengan tujuan untuk mengkoordinasikan upaya penurunan angka stunting di Kota Kotamobagu.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Kotamobagu menyampaikan pentingnya menurunkan angka stunting sebagai bagian dari upaya mencapai target Tahun Emas Indonesia pada tahun 2045. Ia menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Gini Ratio, termasuk stunting, merupakan prioritas yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Pj. Wali Kota berharap agar rapat koordinasi ini dapat menjadi langkah awal menuju Kota Kotamobagu yang bebas stunting sebelum tahun 2045.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Ahmad Yani Umar, SE., juga memberikan pernyataan dalam rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi antar anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam upaya mengakselerasi penurunan angka stunting. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program penanganan stunting di Kota Kotamobagu serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selama rapat koordinasi, Pj. Wali Kota Kotamobagu juga secara simbolis menyerahkan bantuan paket Bina Keluarga Balita (BKB) berupa edukasi permainan balita kepada 20 kelurahan/desa penerima di Kota Kotamobagu. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, Ny. Hj. Sitti Fatmah Fitriana Nani Buhang, S.E., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, Jamaluddin Lamato, S.Pd.I., M.Pd., Ketua Satuan Tugas Stunting Provinsi Sulawesi Utara, Danny Lalamentik, S.E., dan Kepala Dinas PMD Kota Kotamobagu, Drs. Teddy Makalalag, yang juga menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Hadir pula para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, camat, lurah, sangadi se-Kota Kotamobagu, pengurus PKK Kota Kotamobagu, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (AdminKominfoKK)