Kotamobagu - Pemerintah Kota Kotamobagu resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) yang berlangsung khidmat di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (13/5/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu, Tasjrifin Muljana Abdul Halim, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Wali Kota Weny Gaib menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pihak Kejaksaan. Menurutnya, kolaborasi ini adalah langkah krusial untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di jalur yang tepat.

"Bagi Pemerintah Kota Kotamobagu, penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama, khususnya dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, sehingga sinergi antarlembaga menjadi kunci agar pelayanan masyarakat tetap optimal tanpa menabrak koridor hukum.

"Kami sangat bersyukur karena dengan adanya kerja sama ini, kita dapat mencegah permasalahan hukum sejak dini," tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kajari Kotamobagu, Tasjrifin Muljana Abdul Halim, menegaskan bahwa peran Kejaksaan, khususnya bidang Datun, kini lebih fokus pada aspek preventif atau pencegahan.

"Kegiatan ini merupakan langkah awal kolaborasi kami dengan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena pencegahan harus dikedepankan," tegas Tasjrifin.

Ia juga menyatakan bahwa pintu Kejaksaan selalu terbuka untuk bersinergi demi membangun budaya taat hukum di lingkungan pemerintahan. "Harapannya ini dapat membangun budaya yang lebih positif lagi, sehingga bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Kegiatan ini tidak hanya sekadar seremonial penandatanganan, tetapi juga dirangkaikan dengan Audiensi dan Klinik Hukum Mitigasi Risiko Hukum. Sesi ini dirancang sebagai wadah konsultasi bagi jajaran perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang minim risiko hukum.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H. M.E, para pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Kotamobagu, para Asisten serta para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (AdminKominfoKK)