Tangerang Selatan - Pemerintah Kota Kotamobagu terus berinovasi dalam memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor tata kelola pertanahan dan pajak daerah. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Daerah mengenai Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) antara Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., dan Wali Kota Tangerang Selatan, Drs. H. Benyamin Davnie.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada Senin (21/9/2026).

Penandatanganan kerja sama ini turut disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, S.M., M.AP., pejabat kementerian terkait, serta sekitar 60 pimpinan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas keterbukaan dalam berbagi inovasi demi kemajuan daerah mitra.

"Bagi Pemerintah Kota Kotamobagu, penandatanganan kerja sama ini merupakan sebuah langkah penting dalam upaya memperkuat digitalisasi pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan data pertanahan dan pajak daerah," ujar Weny.

Lebih lanjut, Weny berharap implementasi aplikasi SISGITA di Kotamobagu dapat meningkatkan akurasi data serta mempercepat proses pemutakhiran dan integrasi data pertanahan dan perpajakan secara efektif.

"Penerapan sistem ini tidak hanya membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kota Kotamobagu," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan, Drs. H. Benyamin Davnie, menjelaskan bahwa penerapan SISGITA merupakan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola digital terpadu.

"Integrasi ini memberikan empat manfaat utama, yaitu pemetaan dan pemutakhiran data spasial (NIB dan NOP), pemutakhiran data wajib pajak, optimalisasi potensi objek PBB-P2, serta peningkatan kualitas pelayanan publik," jelas Benyamin.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, S.M., M.AP. Menurutnya, integrasi data berbasis elektronik telah menjadi fondasi utama terwujudnya pemerintahan daerah yang modern.

"Kita membutuhkan sistem yang menghubungkan informasi pertanahan dengan data perpajakan secara terpadu. Sistem elektronik peta pajak dan pertanahan ini tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga menciptakan proses kerja yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel," tegas Andra Soni.

Selain penandatanganan kesepakatan tingkat kepala daerah, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis:

• Sektor Komunikasi dan Informatika: Antara Kepala Dinas Kominfo Kota Kotamobagu, Moh. Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Selatan, Dr. Tubagus Asep Nurdin, S.Kom., M.Kom.

• Sektor Keuangan dan Pendapatan Daerah: Antara Kepala BPKD Kota Kotamobagu, Fenty Dilasandi Mifta, S.P., M.A.P., dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, Eki Herdiana, S.T., M.T.

Acara berskala nasional ini turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, S.M., M.AP., Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Nurcahyanto, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan  Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Harison Mocodompis, S.E., M.M, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars., serta 60 Pimpinan Daerah serta para Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah dan para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia. (AdminKominfoKK)