Kotamobagu - Upaya mengakhiri perselisihan antara warga Desa Poopo (Kabupaten Bolaang Mongondow) dan Kelurahan Upai (Kota Kotamobagu) akhirnya membuahkan hasil positif. Pemerintah daerah bersama jajaran aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memfasilitasi dialog persaudaraan demi mengembalikan ketenangan dan menjaga ikatan kekeluargaan yang selama ini terjalin.

Komitmen perdamaian tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Balai Desa Sia pada Senin (28/9/2026). Pertemuan lintas sektoral ini dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Sahaya Subagio Mokoginta, S.STP., M.E.

Dalam forum tersebut, pemerintah dan unsur Forkopimda secara tegas meluruskan isu yang beredar di masyarakat. Ketegangan yang sempat timbul dipastikan murni dipicu oleh aksi kenakalan dan pertikaian antarremaja, bukan dipengaruhi oleh persoalan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

“Mari kita kembalikan suasana damai. Persoalan ini murni perkelahian remaja dan tidak boleh digiring ke arah SARA atau agama. Warga Poopo dan Upai pada hakikatnya adalah basudara (bersaudara) yang diikat oleh jalinan kekeluargaan dan perkawinan,” ujar Ketua BPS GMIBM, Pdt. Jemy J.S. Tangkere, M.Th.

Suasana haru sempat mewarnai jalannya musyawarah ketika salah satu ibu dari korban menyampaikan isi hatinya. Ia menyerukan agar kedua pihak menghentikan pertikaian demi kenyamanan bersama. Ungkapan keresahan warga pun mengemuka dalam rapat: "Mari torang hentikan, kasiang. Torang so nda bisa tidur nyenyak. Torang cuma mo hidup tenang, baik warga Poopo maupun warga Upai."

Merespons permohonan tersebut, pihak Kelurahan Upai menyatakan komitmennya untuk memberikan jaminan rasa aman bagi warga Desa Poopo yang melintas di wilayah mereka. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menahan diri, tidak melakukan aksi provokasi, serta menyaring informasi agar tidak terpengaruh hoaks.

Meski kesepakatan damai telah dicapai secara kekeluargaan, proses hukum terhadap peristiwa pidana yang telah terjadi dipastikan tetap berjalan. Wakapolres Kotamobagu, Kompol Romel Pontoh, S.I.P., M.A.P., menegaskan pihak kepolisian tidak akan mentolerir aksi penyerangan, intimidasi, maupun tindakan main hakim sendiri.

“Kesepakatan damai tidak menghapuskan proses hukum. Setiap tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kompol Romel.

Puncak dari pertemuan tersebut terjadi saat Asisten I Sahaya Subagio Mokoginta melemparkan pertanyaan kunci kepada seluruh peserta rapat. "Apakah kita semua, masing-masing pihak, bersedia menghentikan konflik ini?" seru Sahaya, yang dijawab serentak oleh kedua pihak dengan kata, "Bersedia!"

Kesepakatan bersama itu kemudian ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak sebagai bukti komitmen tertulis untuk menghentikan konflik dan menjaga kondusivitas wilayah. Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Daerah bersama jajaran Forkopimda dijadwalkan bakal menggelar Deklarasi Damai resmi antara Desa Poopo dan Kelurahan Upai.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Pasi Intel Kodim 1303/Bolmong Kapten Inf. Muyassir, Anggota DPRD Kota Kotamobagu Royke Kasenda, S.E., Kaban Kesbangpol Kabupaten Bolmong Deker Rompas, S.E., M.M., Camat Passi Timur Serlinda Serdy Lengkong, S.P., Camat Kotamobagu Utara Kusnadi Pobela, S.Pd., S.E., M.Pd., serta jajaran pemerintah desa/kelurahan dan tokoh masyarakat setempat. (AdminKominfoKK)