Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengimbau seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman serangan siber yang menyasar situs serta layanan digital pemerintah.

Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini menyusul beredarnya informasi dugaan serangan siber di media sosial. Isu tersebut disinyalir berkaitan dengan bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Meskipun keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi berdasarkan Security Advisory dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) per 8 November 2026, Kemkomdigi menegaskan pentingnya memperkuat pertahanan siber sektor publik.

"Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah," tegas Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menindaklanjuti rekomendasi dari Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) BSSN, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan sekaligus pada 9 November 2026.

Surat imbauan tersebut menyasar tiga kelompok utama:

1. Pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud.

2. Pejabat pengelola nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

3. Seluruh Pengelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik.

Instansi pengelola diminta mewaspadai berbagai bentuk modus serangan siber, antara lain:

• Distributed Denial of Service (DDoS) yang berpotensi melumpuhkan akses layanan publik.

• Perubahan tampilan situs (defacement).

• Eksploitasi celah keamanan (vulnerability exploitation) dan pembajakan DNS.

• Serangan phishing serta penyebaran informasi palsu.

Untuk meminimalisasi risiko, Kemkomdigi menginstruksikan seluruh pengelola sistem elektronik pemerintah guna segera mengambil langkah teknis:

• Memastikan kesiapan tim tanggap insiden (incident response team).

• Memperkuat autentikasi akun administrator dan memperbarui perangkat lunak (software update).

• Mengoptimalkan perlindungan DDoS, pencadangan data (data backup), serta mekanisme pemulihan layanan (disaster recovery).

Di sisi lain, masyarakat diimbau agar lebih teliti terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Warga diminta tidak sembarangan membuka tautan mencurigakan, mengunduh file tak dikenal, atau membagikan kata sandi serta data pribadi sensitif. Kemkomdigi mengingatkan agar masyarakat selalu mengonfirmasi alamat situs resmi saat mengakses layanan pemerintah.

Apabila menemukan indikasi gangguan atau serangan keamanan siber pada layanan PDN-1 maupun Government Cloud, instansi pengelola dapat segera menyampaikan laporan resmi melalui tim PDN-CSIRT melalui:

• Situs web: csirtpdn.layanan.go.id

• Email: pdn-csirt@layanan.go.id

"Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi," pungkas Aries. (AdminKominfoKK)