Manado - Pemerintah Kota Kotamobagu kembali menorehkan prestasi gemilang dalam bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Kotamobagu berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., bersama Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, S.E., pada Jumat, 29 Mei 2026. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA., di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado.

Usai menerima dokumen LHP, Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., tidak dapat menyembunyikan rasa syukur dan apresiasinya yang mendalam. Menurutnya, capaian WTP yang ke-13 ini adalah buah dari komitmen kolektif antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara.

"Capaian opini WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Kota Kotamobagu. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel," ujar dr. Weny Gaib.

Ia juga menambahkan bahwa mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukanlah hal yang mudah, melainkan bentuk kepatuhan mutlak pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Senada dengan Wali Kota, Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Rahfan Mokoginta, S.K.M., M.S.A., menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari semakin ketatnya fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemkot Kotamobagu. Kepatuhan terhadap administrasi keuangan menjadi harga mati dalam setiap program kerja perangkat daerah.

"Opini WTP ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas," kata Rahfan.

Ke depan, pihak Inspektorat berkomitmen untuk tidak lengah dan justru akan semakin memperketat pengawalan anggaran. "Kami akan terus memperkuat pengawasan, pembinaan, serta pendampingan kepada seluruh perangkat daerah agar kualitas tata kelola pemerintahan tetap terjaga," pungkasnya.

Agenda penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan hajat besar regional yang diselenggarakan oleh BPK RI Perwakilan Sulut. Selain Kota Kotamobagu, acara ini turut dihadiri oleh para Kepala Daerah, Ketua DPRD, Inspektur Daerah, serta para Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dari kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan diraihnya opini WTP ke-13 ini, Kota Kotamobagu kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah di Sulawesi Utara dengan manajemen keuangan daerah terbaik dan paling konsisten. (AdminKominfoKK)