Kotamobagu - Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kotobangon pada Senin (7/9/2026) malam. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal sekaligus memastikan distribusi BBM tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam peninjauan tersebut, dr. Weny Gaib menginstruksikan pihak pengelola SPBU untuk menjaga kualitas pelayanan publik sembari tetap konsisten menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Ia menekankan pentingnya verifikasi dokumen teknis saat pengisian BBM.

"Saya minta kepada pihak pengelola SPBU untuk melayani masyarakat dengan baik. Namun, di sisi lain, aturan yang telah disepakati bersama dengan berbagai pihak harus tetap dijalankan, di mana masyarakat yang membeli BBM harus membawa barcode, dan barcode tersebut harus sesuai dengan kendaraan yang akan mengisi BBM. Selain itu, dalam satu hari, satu kendaraan hanya dapat melakukan pengisian BBM satu kali," tegas Wali Kota.

Disiplin penerapan aturan ini dinilai krusial agar penyaluran BBM di wilayah Kotamobagu berjalan tertib serta memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Wali Kota juga memberikan peringatan keras terkait potensi pelanggaran oleh pihak pengelola.

"Jika ada SPBU di Kotamobagu yang tidak melayani masyarakat dengan baik serta tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam penyaluran BBM, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Di samping pengetatan pengawasan, Wali Kota mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh isu kelangkaan yang dapat memicu panic buying. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan hingga operasional SPBU berakhir pada pukul 23.20 WITA, stok BBM jenis Pertalite di SPBU Kotobangon masih menyisakan sekitar 26 ribu liter.

Pemerintah Kota Kotamobagu memastikan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari. (AdminKominfoKK)