Kotamobagu - Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., bersama Wakil Wali Kota, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu pada Kamis (30/4). Agenda utama rapat ini adalah Pembicaraan Tingkat II Penyerahan Surat Keputusan (SK) tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung khidmat di Gedung DPRD Kota Kotamobagu ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, S.E., serta dihadiri oleh jajaran anggota DPRD, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Dalam sambutannya, Wali Kota Weny Gaib menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran legislatif, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang telah bekerja keras melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kinerja eksekutif sepanjang tahun anggaran 2025.

“Saya atas nama pribadi dan jajaran eksekutif menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kotamobagu, khususnya Pansus LKPJ, yang telah menyampaikan berbagai rekomendasi yang sangat penting bagi upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar dr. Weny.

Wali Kota menegaskan bahwa catatan-catatan yang diberikan oleh DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk perbaikan pelayanan publik. Ia berjanji akan segera menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti setiap poin rekomendasi tersebut.

“Rekomendasi yang tertuang dalam poin-poin catatan Pansus LKPJ akan segera kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya optimalisasi kinerja. Ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan di sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,” tegasnya.

Menutup penyampaiannya, dr. Weny Gaib berharap agar kolaborasi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga demi kepentingan masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

“Forum ini diharapkan mampu mendorong objektivitas dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah, dengan tetap berlandaskan semangat kemitraan, sinergi, serta komitmen bersama dalam menerjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini,” pungkasnya. (AdminKominfoKK)